Tuesday, June 25, 2013

SKRIPSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA


IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA "
  STUDI PASAL 53 KHI
 
BAB I

PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan esensi yang disaring dari peradaban suatu bangsa dan sekaligus mencerminkan jiwa suatu bangsa secara lebih jelas dari lembaga lain yang ada.[1](  Kedudukan hukum dalam Islam adalah sebagai inti dan saripati ajaran Islam itu sendiri.  Sehingga sangatlah tidak mungkin untuk dapat memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.[2])
Hukum Islam[3]) dalam catatan  sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan.  Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh.[4])  Karena pada dasarnya ijtihad dalam
hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.[1])
Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa – peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. Pertama, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan.  Kedua, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional.  Ummat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki.  Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.[2])
Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim.[3])  Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga,  setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini.  Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.
Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang konkret.  Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai ijma’ ulama Indonesia.[4])  Namun mencermati gagasan-gagasan yang ada dalam KHI, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pemanfaatan lembaga talfiq dan takhayyur dalam fomulasi hukumnya.  Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada, studi banding ke negara-negara muslim  Timur Tengah, telaah yurisprudensi dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia.[5])
Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.[6]) Meskipun KHI oleh pakar hukum di Indonesia tidak dinyatakan sebagai hukum perundang – undangan yang berlaku di Indonesia namun seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat disebut sebagai undang – undang Islam.[7])
Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan normatif. Yaitu bahwa  perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari nas{s} al-Qur’an dan Sunnah. Kedua, mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, unity dan variety. Dan keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat.[8]) Keempat pendekatan tersebut digunakan di dalam merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.
Dalam pendekatan yang lebih mengutamakan pemecahan problema masa kini dimaksudkan bahwa di dalam perumusan KHI sejauh mungkin dihindari perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk memecahkan problema ketidaktertiban yang dihadapi selama ini.[9]) Dalam hal ini tampak sekali pemanfaatan lembaga talfi>q dan takhayyur dalam formulasi hukum KHI.
Akhir-akhir ini perubahan peradaban manusia semakin akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba terbuka memerangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.
Pergaulan bebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.
Sebenarnya masalah ‘iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh nass al-Qur’an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika ‘iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka ‘iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.
Bagaimanapun  ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu ‘iddah perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.
Menurut Sya>fi’iyyah dan H}anafiyyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan ‘iddah, karena ‘iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki – laki yang menyebabkan hamil.[10]) 
Sebagian ulama H>>}anafiyyah menambahkan bahwa  terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.[11]) Adapun menurut Sya>fi’iyyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.[12])
Ulama Ma>likiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ‘iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.[13])
Ulama H}ana>bilah menyatakan bahwa  ‘iddah perempuan hamil karena zina seperti halnya ‘iddah yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.[14]) Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis\ Nabi :
لايحل  لإمرئ  يؤمن  بالله   واليوم  الآخر  ان يسقى  ماءه زرع  غيره     ([15]
لاتوطأ  حامل  حتى  تضع  ,  ولا غير  ذات  حمل   حتى   تحيض  حيضة      ([16]

Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut :
Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dari pasal 53 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa  tidak ada kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan.
Berangkat dari persoalan di atas penyusun ingin melakukan analisis  terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang ‘iddah perempuan hamil karena zina.

Pokok Masalah

Bagaimana ‘iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam ?
Bagaimana analisis hukum ‘iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan ‘iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum ‘iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam.
Kegunaan
Terapan
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan ‘iddah perempuan hamil karena zina.
Sejauh pengetahuan penyusun, sedikitnya ada tiga skripsi yang pernah membahas masalah ‘iddah perempuan hamil karena zina. Pertama , skripsi yang berjudul “ ‘Iddah Perempuan yang Berzina Antara Imam Syafi’i dengan Imam Ahmad bin Hanbal”. [1]) Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i perempuan hamil karena zina tidak wajib menjalankan ‘iddah dan boleh dicampuri meskipun dalam keadaan hamil. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal bependapat bahwa perempuan hamil karena zina wajib menjalankan ‘iddah sampai melahirkan. Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang ‘Iddah Bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia”.[2]). Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan hamil karena zina wajib melaksanakan ‘iddah sampai melahirkan dan penyusun skripsi ini berkesimpulan bahwa jika pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia akan menyebabkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, skripsi yang berjudul “ Pandangan Mazhab Maliki Terhadap ‘Iddah Perempuan Yang Berzina Dan Aplikasinya di Indonesia”.[3]) Dalam skripsi tersebut didiskripsikan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam menetapkan ‘iddah yaitu berdasarkan qiyas disertai dengan bagaimana aplikasi pendapat Maliki tersebut di Indonesia. Menurut penyusun skripsi tersebut pendapat Maliki tidak relevan jika diterapkan di Indonesia karena akan menimbulkan kesenjangan sosial.
            Adapun kajian yang membahas pasal 53 ayat 2 KHI tentang ‘iddah perempuan hamil karena zina dengan memberikan analisis hukum, sejauh pengetahuan penyusun masih jarang, untuk tidak mengatakan belum pernah ada.           

E.      Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui bahwa ‘iddah bagi perempuan hamil dapat dibedakan menjadi dua.  Pertama, apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya sampai melahirkan berdasarkan firman Allah:
والئي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر والئي لم يحضنج واولا ت الاحمال اجلهن ان يضعن حملهنج ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا   ([4]

Kedua, apabila isteri ditinggal mati  oleh suaminya dalam keadaan hamil.  Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd[5]) berpendapat bahwa masa ‘iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari.[6])  Sementara menurut Ma>lik dan Ibn ‘Abba>s masa ‘iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis ‘iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.
Sepanjang kedua jenis ‘iddah bagi  perempuan diatas mungkin tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh nass secara eksplisit.  Akan tetapi dalam hal ’iddah bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh nas. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban ‘iddah bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa ‘iddah tersebut.
Mengenai ada atau tidaknya kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina, maka ulama telah bersepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak diwajibkan ‘iddah.[7]) Sedangkan apabila menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Menurut ulama Sya>fi’iyyah dan sebagian ulama H}anafiyyah berpendapat bahwa  perempuan tersebut tidak wajib menjalankan ‘iddah. Dalam arti bahwa  perempuan tersebut dapat langsung dikawini pada waktu hamil, akan tetapi menurut H}anafiyyah selama isteri tersebut masih dalam keadaan hamil terdapat larangan bagi suami untuk menggaulinya berdasarkan pada hadis\ Nabi :
لايحل  لإمرئ  يؤمن  بالله   واليوم  الآخر  ان يسقى  ماءه زرع  غيره    ([8]

Sedangkan Imam Sya>fi’i menyatakan bahwa  tidak ada larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu pada pada waktu masih dalam keadaan hamil, tetapi status anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya.[9]) Adapun  ulama Ma>likiyah dan H}ana>bilah mewajibkan perempuan yang hamil karena zina untuk menjalankan ‘iddah, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tenggang waktu ‘iddah tersebut. Menurut ulama H}ana>bilah tidak ada perbedaan antara perempuan hamil karena zina atau bukan dalam hal ber’iddah yaitu sampai melahirkan anak yang dikandungnya.[10]) Sedangkan ulama Ma>likiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ‘iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.[11])
Sedangkan di dalam KHI pasal 53 tidak terdapat penjelasan jika perempuan yang hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.
Sejauh pemahaman penyusun jika perempuan yang berzina tersebut sudah terlanjur hamil, sementara laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab maka lebih baik dinikahkan meskipun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Karena selain dapat menutup aib baik bagi perempuan tersebut maupun keluarganya juga dapat meringankan beban psikologis yang nantinya akan ditanggung oleh anak yang ada dalam kandungan pada masa-masa pertumbuhannya. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqh :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح[12] )
           
Kondisi perempuan yang sudah terlanjur hamil sangat membutuhkan dukungan psikologis maupun ekonomi demi anak yang ada di dalam kandungan.



NB : JIKA SOBAT INGIN VERIS LENGKAPNYA SILAHKAN REQUEST DI KOLOM KOMENTAR , DAN TINGGALKAN ALAMAT E-MAILNYA....

Advertisement


Bagikan ke :

Facebook Google+ Twitter Digg Technorati Reddit

Artikel Terkait SKRIPSI LENGKAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

0 komentar:

SKRIPSI LENGKAP

LABEL

HOPE YOU HAPPY

Terima kasih sudah berkunjung....Jika ada yang belum jelas, Silahkan hubungi saya di alamat E-mail : wiratrick@gmail.com

Get this widget!

  © Blogger templates The Professional Template by Top Education, Skripsi Terbaru , Artikel Bahasa Inggris 2013

Back to TOP