Thursday, April 18, 2013

SKRIPSI ILMU PEMERINTAHAN TERBARU PERAN DPPKAD DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH




PERAN DPPKAD
 " DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
(Studi Tentang Pengelolaan PAD)
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2008-2011 "


BAB I
PENDAHULUAN
1.1.     

                 Latar Belakang Penelitian  

            Salah satu tuntutan Reformasi 98’ adalah Otonomi Daerah. Lahirnya tuntutan ini bisa dimaknai sebagai strategi atau solusi atas maraknya isu disintegrasi daerah. Ada banyak sebab lahirnya tuntutan itu. Salah satunya karena cara-cara penyelesaian problem kebangsaan oleh pemerintah  yang militeristik. Padahal militeristik adalah ciri fasisme[1]. Selain itu, otonomi daerah ini adalah bentuk kompromi dari pertikaian panjang antara dua konsep bentuk negara dengan akar historis dan filosofis sangat berbeda. Kedua konsep itu adalah bentuk negara federal dan bentuk Negara kesatuan yang masing-masing diadopsi dan dipertahankan oleh Muhammad Hatta dan Soekarno.
            Reformasi telah membawa suasana baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi reformasi (Chrisnandi, 2008)[2] ditandai dengan rezim lama diturunkan dan digantikan rezim baru. Politik otoritarianisme digantikan politik demokrasi. Sentralisme dikubur dengan desentralisasi. Konstitusi lama (UUD 1945) diamandemen sebanyak empat kali. Multipartai menyediakan ruang bagi setiap orang untuk berkumpul dan mendirikan partai politik. Dibentuk lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.
            Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[3]. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.     
Desentralisasi merupakan sebuah proses di mana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah  memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional,  dan Agama[4]. Karena itu adalah urusan pemerintahan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan itu meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan, (g) penanggulangan masalah sosial, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, (j) pengendalian lingkungan hidup, (k) pelayanan pertanahan, (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipl, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (n) pelayanan administrasi penanaman modal, (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan[5].
Selanjutnya, dalam urusan keuangan, diatur dalam UU Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.   
Otonomi Daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia[6]. Meski demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Terdapat banyak ketimpangan dalam upaya pengimplementasian konsep otonomi daerah. Beragam realitas empirik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Keban (Fakrulloh dkk, 2004)[7], ada beberapa hal yang dapat mengganggu kinerja pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu (1) adanya kesalahan strategis dalam perwujudan otonomi daerah, (2) perbedaan persepsi dan pemahaman tentang konsep otonomi daerah, (3) perbedaan paradigma otonomi daerah yang dianut oleh para elit politik, (4) paradigma birokrasi masih kuat. 
Sebagai salah satu daerah otonom pasca pemekaran dari Kabupaten Poso[8] tahun 2000, kabupaten Morowali tidak jauh dari realitas empirik tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya belum begitu memadai. Berdasarkan data Dinas Kimpraswil Kabupaten Morowali dalam Angka 2001, menunjukkan bahwa ada 55% jalan negara, provinsi, dan kabupaten yang mengalami kerusakan. Hanya 18% jalan dalam kondisi baik. Atas dasar itu, pada Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Morowali mendapatkan DAK non reboisasi sebesar Rp 1,6 M untuk perbaikan jalan.
Selain itu, salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD[9]. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi. 
Merujuk pada hasil penelitian Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, Syarifuddin Tayeb menyatakan bahwa dari 292 Daerah Kabupaten yang diteliti menunjukkan rendahnya konstribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah. Berikut rinciannya:
·         122 Daerah Kabupaten berkisar antara 0,53 % - 10 %
·         86 Daerah Kabupaten berkisar antara 10 % - 20 %
·         43 Daerah Kabupaten berkisar antara 20,1 % - 30 %
·         17 Daerah Kabupaten berkisar antara 31,1 % - 50 %
·         2 Daerah Kabupaten berkisar di atas 50 %
Rendahnya konstribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana pajak dan yang mampu memenuhi hanya sekitar 20% - 30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% - 80% didrop dari pusat[10].
Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD[11] yang bisa  dioptimalkan, daerah otonom  tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  Apalagi dalam konteks Kabupaten Morowali yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah.
Kabupaten dengan visi “Morowali Menuju Kabupaten Agribisnis 2012" ini menyimpan kekayaan alam di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata yang melimpah yang bisa dikelola untuk menambah sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai secara mandiri urusan rumah tangga daerah. Sektor-sektor potensial ini jika dikelola secara maksimal akan membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan menambah jumlah objek PAD. Misalnya, di sektor pertambangan dan perkebunan yang cukup mendominasi di Kabupaten Morowali, para pengusaha pertambangan dan perkebunan untuk melaksanakan usahanya pasti mengurus Surat Izin Usaha dan dokumen-dokumen lain yang dikenakan pajak maupun retribusi. Sebagai gambaran, pada tahun 2010 sektor pertambangan nikel memberikan kontribusi ke PAD sebesar Rp 4 M[12].
Sektor pertanian adalah tumpuan 76 persen penduduk. Pada tahun 2001 nilai kegiatan ekonomi pertanian Rp 527 miliar, sekitar 37 persen berasal dari perkebunan[13]. Sektor perikanan, di antara 10 kecamatan hanya Kecamatan Mori Atas dan Lembo yang tidak memiliki garis pantai, sehingga ada 80 persen wilayah Morowali yang berpotensi untuk perikanan[14].
Di sektor pertambangan, terdapat Nikel dan marmer. Nikel dengan luas arealnya mencapai lebih kurang 149.700 hektar dengan cadangan terduga 8 juta WMT. Di sektor Minyak dan gas, terdapat Lapangan minyak Tiaka Blok Trili dengan fasilitas penunjang terletak sekitar 17 mil dari garis pantai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa cadangan minyak di lapangan Tiaka (Original oil in Place – OOIP) sebesar 106,56 MMBO (Million barrel oil/juta barrel minyak). Total kapasitas produksi per hari mencapai sekitar 6.500 barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur produksi atau rata-rata produksi setiap sumur sebesar sekitar 1.100 BOPD. Gas bumi, dari hasil pemboran sumur produksi, dihasilkan juga gas ikutan sebanyak sekitar 3,5 TCF (Ton cubic feet) dengan air terproduksi sekitar 3.000 BOPD[15]. Menurut data dari BPS Kabupaten Morowali tercatat lebih dari 100 Pemegang Izin Usaha Pertambangan di wilayah ini.
Melihat potensi kekayaan SDA Kabupaten Morowali sebagaimana diuraikan di atas, DPPKAD sebagai salah satu SKPD, berpeluang besar untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan  efisiensi pelaksanaan peran DPPKAD dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, juga untuk menekan defisit APBD dalam setiap tahun anggaran.        
Persoalannya kemudian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali dalam tiga tahun anggaran terakhir mengalami defisit. Tahun 2006 defisit APBD Morowali mencapai lebih Rp 75 miliar, tahun 2007 lebih Rp 63 miliar dan tahun anggaran 2008 mencapai lebih 63 miliar[16].
Di sisi lain, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Morowali selama tiga Tahun berturut-turut yakni pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp 8,80 M,  2008 sebesar Rp 14,53 M, 2009 sebesar Rp 13,82 M[17]. Angka ini menunjukkan peningkatan PAD. Pertanyaannya, apakah rasio perbandingan antara kekayaan alam dengan PAD Kabupaten Morowali dalam tiga tahun terakhir itu, seimbang?  Artinya, dengan melihat potensi kekayaan SDA, bukankah pemerintah daerah dalam hal ini DPPKAD dapat membuat target pencapaian PAD yang lebih besar? 
Selain itu, Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp 434,48 M, pada tahun 2008 sebesar Rp 373,308 M dan pada tahun 2009 sebesar Rp 368,918 M[18]. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, DAU Kabupaten Morowali tahun 2008 berada di urutan tertinggi ke dua setelah Kabupaten Banggai. Pada tahun 2009 berada pada urutan tertinggi ke tiga setelah Kabupaten Banggai[19]. Padahal DAU hanya diperuntukkan bagi daerah dengan PAD kecil sebagai upaya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Artinya, Kabupaten ini masih sangat tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
               Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang relevan untuk dipertanyakan. Misalnya apakah secara aktual aparat DPPKAD Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah? 
               Dalam hal strategi, apakah Pemerintah Daerah telah mengubah strategi mengenai teknis operasional lapangan terutama sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah  Pemerintah Kabupaten Morowali  melalui DPPKAD telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh sumber penerimaan daerah, telah mengidentifikasi secara optimal sumber-sumber PAD yag baru?
               Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana peran salah satu SKPD yang banyak bergelut dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan judul “Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011”.

1.2.        Rumusan Masalah
Berdasarkan judul penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut:
1.2.1.   Bagaimana Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011?
1.2.2.   Faktor-faktor apa yang mempengaruhi  Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011?

1.3.  Tujuan Penelitian
1.3.1.   Untuk mengetahui Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011.
1.3.2.   Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi  Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011.

1.4.        Manfaat Penelitian
1.4.1.   Secara Teoritis
a.    Sebagai bahan studi ilmiah untuk mengetahui Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan PAD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2008-2011.
b.    Sebagai  bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan PAD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2008-2011  beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
c.    Sebagai bahan studi pustaka di almamater peneliti yakni di Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Hasanuddin.
1.4.2.   Manfaat Praktis
a.    Sebagai bahan kajian praksis bagi DPPKAD Kabupaten Morowali untuk mengevaluasi kinerjanya selama kurun waktu 2008-2011.
b.    Sebagai bahan kajian praksis bagi DPPKAD Kabupaten Morowali untuk merumuskan desain strategi dalam upaya pengelolaan PAD Kabupaten Morowali ke depannya.




1.5.        Metode Penelitian
1.5.1.   Lokasi Penelitian
           Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
1.5.2.   Dasar dan Jenis Penelitian
a.    Dasar penelitian deskriptif. Peneliti akan melihat langsung realitas-realitas di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Realitas-realitas itu akan dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian lalu dikumpulkan untuk kemudian dianalisis.
b.    Jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu metode yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk kemudian dianalisis secara mendalam.
1.5.3.   Teknik Pengumpulan Data
            Data digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang berupa wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang faktual dan akurat mengenai objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data dari studi lapang diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
1.5.3.1.       Wawancara
            Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian dengan cara tanya jawab secara mendalam dan terbuka dengan bertatap muka langsung dengan informan/responden. Bentuk data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung yang merupakan pengalaman langsung dan pengetahuan informan/responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan/responden terpilih yang menguasai informasi mengenai objek penelitan.
1.5.3.2.       Observasi
            Teknik ini berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta akurat yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan/responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol keabsahannya. Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari keterangan kegiatan berupa perilaku, tindakan, dan keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan kecenderungan dan pengalaman manusia yang dapat diamati.
1.5.3.3.       Studi kepustakaan
      Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung  (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majalah,  hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5.4.   Penentuan Informan
Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary informan). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi informasi/data tentang objek penelitian guna memperkaya analisis, tetapi tidak mesti ada.
Dalam struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Morowali, terdapat enam (6) bidang yang bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 14 Tahun 2008. Keenam bidang yang dimaksud yakni Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset. Masing-masing bidang tersebut membawahi tiga (3) seksi.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada kegiatan pra penelitian, penulis menemukan fakta bahwa tidak semua bidang dalam DPPKAD memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD, masing-masing bidang dalam menjalankan perannya dibatasi dengan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan hanya satu bidang yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan PAD yakni Bidang Pendapatan[20]. Sedangkan bidang lain seperti Bidang Anggaran, dan Bidang Akuntasi tidak mempunyai “peran langsung”[21] dalam pengelolaan PAD. Namun demikian, untuk memperkaya analisis, penulis tetap melakukan wawancara dengan beberapa informan yang kapabel pada masing-masing bidang tersebut, termasuk para Kepala Seksi. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Urusan Perencanaan dan Program  dan Kepala UPTD Kecamatan atau Camat dalam lingkup DPPKAD. Adapun informan/responden yang dimaksud yaitu:
1.    Kepala DPPKAD (Haeruddin Rompone, S.Sos)
2.    Sekretaris DPPKAD (Drs Yusman Mahbub)
3.    Kepala Sub Bagian Perencanaan Program (Sappa Sao, M.Si)
4.    Kepala Bidang Pendapatan (Jufri M. Taiyeb, SE)
5.    Kepala Bidang Anggaran (Alamsyah, MEC.DEV)
6.    Kepala Bidang Akuntansi (Alwi Gawi, SE)
7.    Kepala Seksi Pajak/Retribusi Daerah (Yohanes P. Labunga)
8.    Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Yaumi T. Baduddun, SE)
9.    Kepala Seksi Pengkajian Anggaran (Charles M. Toha)
10. 2 orang Staf Bidang Pendapatan (Nani Sari, SE dan M. Ramli)[22]
11. Kepala UPTD Kecamatan Lembo (Deitje Dewanto, SE)
12. Sekretaris Camat Witaponda (Muh Ridwan, S.Ag, M.Si)
13. Camat Bahodopi (Syamsu Abdullah)
Pasca pemekaran pada tahun 2011, Kabupaten Morowali terdiri dari 18 kecamatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kecamatan memiliki UPTD yang membantu DPPKAD dalam pemungutan PAD. Petugas-petugas UPTD inilah sebagai ujung tombak DPPKAD dalam pemungutan PAD karena mereka yang turun langsung ke lapangan. Dari 18 kecamatan, empat kecamatan di antaranya belum memiliki UPTD pasca pemekaran. Dan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga, penulis memilih tiga UPTD kecamatan sebagai informan dengan pertimbangan berdasarkan capaian realisasi penerimaan PAD dari sektor yang memiliki kontribusi besar dalam PAD pada tahun anggaran 2011 dan pertimbangan jarak tempuh antara Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Kecamatan.
Selain karena masalah waktu, tenaga dan biaya, kesulitan-kesulitan yang penulis temui selama proses pengumpulan data menjadi salah satu pertimbangan penulis dalam memilih informan/responden. Kesulitan-kesulitan yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengumpulan data yang dimaksud di antaranya adalah keterbatasan informan/responden dalam memberikan data yang dibutuhkan karena adanya ketakutan pembahasan akan membias karena persoalan keuangan masih dianggap sebagai persoalan yang sensitif meski penulis sudah memberikan pemahaman bahwa penelitian ini hanya untuk tujuan kajian akademik, tidak ada hubungannya dengan persoalan audit sebagaimana yang dilakukan BPK (Badan Pemberantasan Korupsi).
Penulis memulai penelitian pada bulan Desember 2011. Bertepatan dengan waktu evaluasi pengelolaan APBD tahun anggaran 2011 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Morowali tahun 2012. Dalam perumusan, pembahasan dan penetapan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna di DPRD melibatkan seluruh SKPD pengelola/pengguna keuangan daerah, tidak terkecuali DPPKAD sebagai koordinator pengelola PAD. Hal ini menjadi salah satu kesulitan bagi penulis dalam pengumpulan data. Padatnya agenda kegiatan yang yang dilakukan di internal DPPKAD dan agenda rapat di DPRD membuat penulis kesulitan melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam lingkup DPPKAD. Untuk mengatasi hal itu, penulis “mencuri” waktu istrahat informan pada malam hari di rumah masing-masing.
1.6.     Definisi Operasional
1.6.1.   Peran DPPKAD
                           Peran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peran DPPKAD dalam penggelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Peran itu digambarkan dalam empat indikator pengelolaan PAD, yaitu:
ü  Perencanaan Target
ü  Pelaksanaan Pemungutan
ü  Pengawasan atas Penatausahaan
ü  Pelaporan dan Evaluasi Realisasi
1.6.2.   Pendapatan Asli Daerah (PAD)
            Penelitian ini dibatasi pada sektor tertentu yang besar konstribusinya dalam penerimaan PAD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2008-2011[23].
1.6.3.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan PAD
Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011.

1.7.     Analisis Data
            Penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Jadi pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul tetapi juga dilakukan ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung.
            Bentuk analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.







NB JIKA SOBAT INGIN VERSI LENGKAPNYA, SILAHKAN REQUEST DIKOLOM KOMENTAR, SAYA AKAN MENGIRIMKAN KE E-MAIL SOBAT.......................

Bagikan ke :

Facebook Google+ Twitter Digg Technorati Reddit

Artikel Terkait SKRIPSI ILMU PEMERINTAHAN TERBARU PERAN DPPKAD DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

9 komentar:

sariVolksgeist May 22, 2013 at 4:25 PM  

tolong skripsi yg ada definisi operasionalx.

oka,  May 29, 2013 at 7:05 PM  

gan tolong kirimn versi lengkap nya dong buat panduan referensi alur penulisan

Anonymous,  June 10, 2013 at 7:50 AM  

saya request skripsi lengkap untuk referensi pak.
deni_hetfield@yahoo.com

IBNU SULAIM June 17, 2013 at 9:57 AM  

mohon dikirim versi lengkapnya dong gan....!
email : eagle_group@ymail.com

IBNU SULAIM June 17, 2013 at 10:01 AM  

punya judul yang lebih spesifik ke ilmu politiknya gan ...?? kalau ada kirim juga dong untuk referensi ...
trim...
email : eagle_group@ymail.com

Ardi Okta DIana June 18, 2013 at 9:34 PM  

mohon dikirim versi lengkapnya dong gan....:D
email : ardioktadiana@gmail.com

Anonymous,  June 19, 2013 at 8:31 PM  

Gan tolong kirim ke zakir.bongky@gmail versi lengkapnya buat panduan referensi alur penulisan.

Vriessa Liency Phalmenda July 7, 2013 at 7:58 PM  

mata kuliah yang relevan utk judul ini apa ya? utk cari referensinya..

marshal jojo September 5, 2013 at 11:30 AM  

mohon dikirim versi lengkapnya ke alamat chip.cool@rocketmail.com
terimakasih sebelumnya atas bantuannya..

SKRIPSI LENGKAP

LABEL

HOPE YOU HAPPY

Terima kasih sudah berkunjung....Jika ada yang belum jelas, Silahkan hubungi saya di alamat E-mail : wiratrick@gmail.com

  © Blogger templates The Professional Template by Top Education, Skripsi Terbaru , Artikel Bahasa Inggris 2013

Back to TOP